Data Bansos Semrawut, Ada Penerima Yang Punya Mobil Lima

Klaten– Lurah/Kades se Kabupaten Klaten mengeluhkan data bansos dari Pemerintah pusat karena dinilai tidak tepat sasaran. Mereka merasa emosional ketika penerima bansos malah orang kaya dan ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.

DIlansir dari merdeka.com, Kades Tijayan, Klaten Joko Laksono dalam rembuk desa secara virtual, Senin (2/8) mengatakan bansos itu bikin pusing dan tidak peduli apabila dimarahi oleh Bu Mensos karena data bansos di desanya semrawut.

Ia mengungkapkan bahwa BTS yang didapat desanya tidak tepat sasaran. Beberapa data penerima yang dihapus karena mampu justru kembali mendapatkan bantuan.

“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Dia justru malah dapat. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetap dapat bantuan lagi,” ujarnya.

Dengan adanya kejadian seperti itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya pun kebingungan karena tidak dapat dialihkan kepada yang berhak.

Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti pun menyatakan terjadi data ganda saat penerimaan bansos.

“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” kata Suyuti.

Meskipun pihaknya sudah melaporkan hal tersebut pada petugas pengelola data namun sampai sekarang belum ada perbaikan.

Hal senada dikatakan oleh Kades Plawikan, Lilik Ratnawati bahwa di desanya pun tidak merata dan tidak tepat sasaran serta terdapat data ganda.

“Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan,” kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.

Dia bahkan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.

Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka perbaikan harus dilakukan dengan apakah bantuan tersebut boleh dibagi secara langsung, lapor terlebih dahulu atau harus dikembalikan.

“Meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tidak menerima dengan dana desa. Istilahnya untuk menenangkan. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” ungkap Ganjar. (dari berbagai sumber)