Menuju 3 Zero Eliminasi AIDS 2030, Bagaimana Situasi HIV & AIDS DIY?

Yogyakarta | Situasi kasus HIV & AIDS di DIY setiap tahun mengalami peningkatan. Tercatat kasus HIV ada 4.781 kasus di tahun 2018, 4.586 kasus di tahun 2019, 5.534 kasus di tahun 2020, 5.954 kasus
di tahun 2021 dan 5.954 kasus di tahun 2022 untuk data sementara (BAPPEDA DIY). Data tersebut bisa menjadi gambaran bahwa penanggulangan HIV di Yogyakarta masih sangat perlu perhatian dari pemerintah, agar penurunan angka kasus HIV bisa tercapai.

Kondisi di lapangan tersebut mendorong Jaringan Advokasi Anggaran HIV & AIDS (JAVA DIY) yang dikoordinatori oleh Agus Triyanto beraudiensi ke Kepala Dinas Kesehatan DIY pada Selasa, 05/07/2022 di Jl. Gondosuli No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

JAVA DIY memiliki komitmen untuk mendukung capaian indikator SDGs pada pilar sosial yang telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana pada
dokumen rujukan perencanaan pembangunan di tingkat daerah, maka upaya penanggulangan HIV & AIDS ini menjadi salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh negara baik di level pusat maupun daerah.

Ketersediaan anggaran yang cukup merupakan bagian terpenting dalam setiap kebijakan pemerintah. Demikian pula dengan ketersediaan anggaran yang ditujukan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di daerah. Secara nomenklatur keuangan, penanggulangan HIV & AIDS ini secara khusus berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan Dinas Kesehatan di Tingkat Daerah di bawah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
(Program P3M).

Di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pengendalian HIV & AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa sejalan dengan target global untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, maka Indonesia telah menetapkan untuk mencapai 95-95-95 dan three zero/3.0 HIV AIDS dan PIMS pada tahun 2020-2024.

Kasus peningkatan HIV di DIY masih terjadi karena tidak diiringi dengan fasilitas yang baik secara preventif, kuratif dan rehabilitatif. Beberapa kasus di lapangan masih terjadi:

Masalah Preventif ;

• Stok kondom sering kosong dan expired
• Peningkatan kasus HIV di kelompok disabilitas
• Tingginya kasus HIV pada ibu rumah tangga dan kelompok usia produktif.

Masalah Kuratif :

• Ketersediaan ARV kadang kala terlambat dan kurang, sehingga ARV tidak full sesuai kebutuhannya
• Tingginya angka kasus Loss follow up (LFU). Karena ada skema rujuk, 1 hari 1 poli.
• Beberapa layanan kesehatan yang sudah dilatih PDP maupun VCT belum siap atau belum maksimal dalam memberikan layanan.
• Kurangnya SDM pencatatan dan pelaporan SIHA (aplikasi) di layanan perawatan dukungan dan pengobatan (PDP)
• Sering terjadi kekosongan reagen dan pengobatan sipilis di beberapa layanan kesehatan
• Perbedaan mekanisme pembiayaan layanan HIV di RSUD
• Kekosongan Reagen untuk cek CD4 di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK).

Setyorini Hestu Lestari,SKM,M.Kes, Kabid P2PL Dinkes DIY dan dr.Ari Kurniawati,MPH Kasie P2 Dinkes DIY menyambut baik dan langsung meminta tim JAVA untuk menyampaikan rekomendasi yang dibawa dalam agenda audiensi hari ini.

Berdasarkan Data permasalahan HIV & AIDS di DIY tersebut, JAVA DIY menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Pemerintah (dinas terkait), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil, untuk membuat skema mekanisme penanganan kasus HIV & AIDS di DIY.
2. Pemerintah harus mampu merangkul dan melibatkan kelompok rentan dalam proses preventif, kuratif dan rehabilitatif kasus HIV & AIDS.
3. Disediakannya reagen CD4 di BLK untuk memudahkan ODHIV proses mengetahui kondisinya, dan memudahkan ODHIV yang tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki biaya untuk cek CD4 di lab swasta atau di rumah sakit.
4. Pemerintah menyediakan fasilitas paliatif care untuk ODHIV. Karena seringkali medis mengatakan ODHIV dalam prima, stabil, namun sebenarnya masih butuh waktu beristirahat.

Atas rekomendasi JAVA Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi layanan kesehatan (ketersediaan kondom, akses BPJS di layanan kesehatan, reagen sipilis dan pemeriksaan viral load). Untuk permasalahan di luar layanan kesehatan ( akses jaminan kesehatan pasien luar DIY, paliatif care ) ada kesepakatan untuk menyelesaikan dengan cara kolaborasi lintas OPD dan lintas sektoral. (Herman)