Tentara Nasional Indonesia, Ini Sejarah Singkatnya

pinggirtembok.com | Indonesia pada awal-awal berdiri sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara, namun berupa organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, dan berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 3 Juni 1947 diresmikannya Tentara Nasional Indonesia

Seperti yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa periode dalam pembentukannya, pinggirtembok.com akan sedikit mengulasnya.

Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan salah satu hasil dari sidang yang diadakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 sebagai wadah penyaluran perjuangan rakyat.

Pembentukan BKR sendiri diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1945, Dalam pidatonya Bung Karno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya.

Tentara Keamanan Rakyat, Menyerahnya jepang bukan berarti kondisi menjadi aman, ini menyebabkan tentara Inggris datang ke Indonesia, kemudian dimanfaatkan oleh tentara Belanda. Melihat kondisi ini, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia waktu itu melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta memanggil bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo ke Jakarta, mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara.

Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal

Tentara Republik Indonesia, Tanggal 26 januari 1946, pemerintah melakukan penggantian nama menjadi Tentara Republik Indonesia, Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional.

Pemerintah pun membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara, untuk mewujudkan tentara yang sempurna.

Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat.

Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.

Tentara Nasional Indonesia, Berbagai usaha penyempurnaan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat sering menyebabkan kesalahpahaman dengan TRI.

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pada tanggal  15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara.

Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.

Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.

Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.

DIRGAHAYU TNI ke 75, SINERGI UNTUK NEGRI.