DIY Bersama Jatim dan Jabar Dipilih Sebagai Pilot Project Pengentasan Kemiskinan

DIY | DIY bersama Jabar dan Jatim dipilih oleh Kemenpan RB untuk sebagai pilot project program pengentasan kemiskinan. Dipilihnya DIY ini karena kondisi uniknya yaitu birokrasi terbaik se-Indoensia,  serta nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi tetapi angka kemiskinan juga terbilang tinggi.

Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Aris Riyanta mengungkapkan hal demikian pada acara Pendalaman Pelaksanaan RB Tematik Piloting Project Kemenpan RB, Jumat (25/03) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh Bappeda DIY beserta Bappeda Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

“Birokrasi di DIY mendapatkan nilai AA, IPMnya pun tinggi yanag mengindikasikasikan adanya pengeluaran. Tapi dilihat dari pengeluaran konsumsi cenderung rendah, sehingga angka kemiskinan tinggi. Ini perlu dikaji, karena kalau di desa, masyarakat lebih banyak memanfaatkan pekarangan untuk ditanami tumbuhan produktif. Jadi tidak perlu beli sayur misalnya untuk dikonsumsi, karena sudah tersedia. Nah fenomena ini yang bisa menjadi bahan kajian,” urai Aris.  

Aris menjelaskan, yang menjadi tujuan utama dari program pilot project dari pusat ini adalah menurunnya angka kemiskinan. Nanti akan terlihat di dalam penyusunan langkah-langkah teknis, mulai dari sasaran, perencanaan, eksekusi dan evaluasi.

“DIY dalam hal ini melibatkan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dipilih sebagai pilot project pengentasan kemiskinan oleh Kemenpan RB. Tadi dibahas bagaimana teknis pengentasan kemiskinan dari 2 daerah tersebut melalui skema kolaborasi dari stakeholder yang terlibat,” ungkap Aris.

Aris menambahkan, “Kalau ini sudah berjalan sukses dengan indikator mampu menurunkan kemiskinan, maka mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan implementasi dianggap bagus, dan akan menjadi bagian yang bisa direplikasi secara nasional di berbagai daerah.”

Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur Dan Masyarakat Agus Uji Hantara mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh daerah yang dipilih dalam pilot project ini. Pemilihan daerah untuk dijadikan pilot project menurutnya harus memiliki regulasi dan kebijakan yang baik, SDM yang mumpuni dan profesional, tatakelola kelembagaan yang baik, serta tatakelola akuntabilitas yang juga baik.

“Tema kemiskinan ini kan merupakan arahan khusus presiden dan wakil presiden. Kompleksitasnya juga cukup tinggi, dampaknya nyata di masyarakat dan banyak instansi pemerintah yang terlibat. Oleh karena itu kita jadikan isu kemiskinan ini menjadi hal urgent yang harus dipecahkan. DIY, Jatim dan Jabar untuk memegang pilot project ini,”ungkap Agus Uji. (girbok/humas DIY)