Kolaborasi BI, ISEI dan Kadin Berdayakan UMKM

Yogyakarta | UMKM di Indonesia, termasuk di DIY, mempunyai permasalahan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Permasalahan mereka  berkisar permodalan, pemasaran, inovasi dan kualitas produk, pengusaaan teknologi digital, dan manajemen usaha. Permasalahan UMKM tersebut diungkap oleh Budi Hanoto (Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur) di rumah dinas Jl . Raya Darmo Surabaya (Senin, 14/02/22). Untuk diketahui,sSebelumnya Budi Hanoto pernah menjabat sebagai kepala BI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Departemen UMKM dan Perlindungan Konsumen, Kepala BI DIY dan Wakil Kepala Perwakilan BI New York.

“Dalam pengembangan UMKM tidak dapat dibebankan kepada pemerintah dan pelaku UMKM saja, namun diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan yang lain”, tegas Budi Hanoto. Menurut Budi, pemangku kepentingan tersebut dapat mencakup pentahelix (Perguruan Tinggi (PTN/PTS), Dunia Usaha (BUMN, KADIN dan Asosiasi Pengusaha lainya), Organisasi Profesi (ISEI dan PII), Lembaga Non Pemerintah  (BI dan Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan) dan Media Massa (cetak dan elektronik).

Upaya yang dilakukan pelaku UMKM untuk tumbuh serta berkembang, kemudian kebijakan serta program pemerintah untuk pengembangan UMKM merupakan hal yang diperlukan (necessary condition). Selanjutnya untuk diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki (sufficient condition). BI sendiri telah melaksanakan program pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang menuju go digital dan go export.

Pengalaman dan pengamatan Budi Hanoto selama bertugas di DIY, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM sudah berjalan. Harus diakui keterlibatan tersebut harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal sinergitas dan kolaborasi agar hasilnya lebih optimal.

Secara khusus Budi mencermati keterlibatan ISEI dan KADIN di daerah. “ISEI yang memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dapat terlibat langsung dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM”, ujar Budi. Pengurus dan anggota ISEI sebagian besar berasal dari perguruan tinggi dapat menggandeng PTN/PTS untuk rekrutmen dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan dan pemberdayaan tersebut.

Di samping itu, ISEI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda, BI, OJK, KADIN, dan Forum CSR. “Pendeknya ISEI dapat berkontribusi melalui dosen yang berkompeten yang didukung mahasiswa untuk melakukan pemnberdayaan dan pendampingan UMKM”, tegas Budi Hanoto.

“KADIN sebagai wadah bagi pengusaha  termasuk UMKM, dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam upaya UMKM naik kelas”, harap Budi Hanoto. Menurut Budi, dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk BI dan ISEI, maka peran KADIN akan lebih optimal.

“Sebaiknya setiap KADIN di daerah mempunyai badan atau lembaga di luar struktur organisasi untuk mendorong UMKM naik kelas”, harap Kepala BI Provinsi Jawa Timur dalam obrolan dengan Y. Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta).(girbok/sri)