Potongan Dana Bansos Rp 50rb oleh Ketua RW yang menjadi masalah

Depok – Belakangan ini beredar kasus pemotongan dana bantuan sosial yang beredar di sosial media.  Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok mengakui memotong dana bantuan sosial tunai atau bansos tunai Rp 50 ribu. Ketua RW 05 Kuseri menyebut sengaja memotong Rp 50 ribu dari bansos tunai Rp 600 ribu yang diterima per kepala keluarga.

“Saya yang bertanggung jawab penuh (atas pemotongan bansos),” ujar Kuseri dalam video klarifkasinya pada Kamis, 29 Juli 202

Kuseri beralasan pemotongan dana bantuan sosial tersebut untuk biaya perbaikan perawatan mobil ambulance yang biasa digunakan untuk kebutuhan warga. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk turun mesin dan penggantian aki mobil.

Selain untuk biaya perawatan mobil ambulance, dana tersebut juga untuk dibelikan paket kain kafan yang akan dibagikan secara gratis kepada warganya di RW 05 apabila ada yang meninggal.

“Kita di lingkungan RW 05 punya program kain kafan gratis, jadi mungkin beberapa warga tidak tahu itu dari mana dananya kain kafan gratis, jadi terobosan kami seperti itu,” kata Kuseri.

Dari hasil pemotongan dana bantuan sosial tersebut terkumpul uang sebanyak 11,5jt.

Dengan viralnya kasus ini di sosial media, Kuseri akhirnya mengembalikan dana tersebut kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kami tidak mau persoalan ini berlarut-larut. Jadi kami kembalikan saja semua uangnya,” ujar Kuseri, Kamis (29/7/2021).

Kuseri pun tidak menyangka uang Rp50.000 yang ia kutip akan menjadi masalah dan viral seperti sekarang, padahal ia mengklaim bahwa pemotongan itu sudah mendapat persetujuan dari para ketua RT, tokoh masyarakat dan Satgas Covid-19 setempat.

Dia pun menegaskan bahwa uang tersebut bukan pemotongan Bansos, tapi hanya donasi yang rutin dilakukan warga lingkungannya.

“Kami berinisiatif agar ambulan bisa segera berjalan, karena memang sedang dibutuhkan, kebetulan saja waktunya bersamaan dengan pencairan Bansos,” jelas Kuseri.

Dia mengakui, persoalan ini sampai viral karena sosialisasi yang kurang maksimal dari pihaknya. (FDF)