Jakarta | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menetapkan sebanyak 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan,sebagai tujuan investasi harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan no 52/KMK.010/2022 (KMK-52/KMK.010/2022) tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan PPS. KMK-52/KMK.010/2022 terbit untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.
Investasi pada hilirisasi sumber daya alam dan sektor energi terbarukan merupakan alternatif investasi PPS selain Surat Berharga Negara (SBN) yang mendapat hak istimewa kebijakan tarif terendah PPS.
Kegiatan-kegiatan usaha yang termasuk dalam KMK-52/KMK.010/2022 diantaranya, pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, hingga aktivitas pengembangan video game.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengingatkan wajib pajak peserta PPS dengan komitmen investasi untuk melakukan investasi, baik pada SBN maupun pada hilirisasi sumber daya alam/sektor energi terbarukan, paling lambat 30 September 2023 dan dilakukan paling singkat (holding period) 5 tahun sejak diinvestasikan.
“Sesuai dengan Permenkeu itu, investasi PPS harus dilakukan paling lambat 30 September 2023. Saat ini, investasi PPS sangat penting nilainya sebagai sumber investasi baru untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional,” ujar Neilmaldrin, Selasa (1/3/2022).
Neil menyebutkan, ketentuan lain wajib pajak yang telah menempatkan investasi di salah satu jenis investasi, baik SBN maupun salah satu jenis industri, diberikan kemudahan untuk dapat berpindah antarinvestasi. Syaratnya, perpindahan investasi ke bentuk lain dilakukan setelah minimal 2 tahun, maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun yang menangguhkan holding period.
“Investasi tidak harus 5 tahun dalam satu jenis investasi tapi bisa setelah 2 tahun pindah. Misalnya sudah investasi di sektor energi terbarukan, setelah 2 tahun pindah ke SBN atau hilirisasi sumber daya alam. ini murni bisnis, jadi investor bisa menentukan mana yang paling menguntungkan,” jelasnya.
Ia pun mengajak wajib pajak, untuk ikut PPS, berinvestasi di dalam negeri dan manfaatkan tarif terendah yang ada di dalam PPS. Menurutnya, investasi sangat penting untuk mewujudkan tujuan ekonomi Indonesia jangka menengah hingga panjang.
“Dengan investasi, kita dapat mendorong kinerja ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari dinamika global,” pungkasnya. (girbok/berbagai sumber)
GIPHY App Key not set. Please check settings