in

WRC PAN-RI DIY Pantau Aduan Forpeta DIY ke Fokki

Yogyakarta | Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (Forpeta) yang diketuai Z. Siput Lokasari bersama sekitar 30 orang, baik warga yang mempunyai pengalaman kurang nyaman dalam pengajuan perpanjangan HGB di atas tanah negara, ada yang menjadi korban oknum BPN Kota Yogya, maupun simpatisan pendukung gerakan Forpeta DIY demi NKRI hadir di ruang rapat DPRD Kota Yogya Jl. Ipda Tut Harsono No.43, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 Senin, 05/09/2022.

Forum Peduli Tanah DIY ini menyampaikan aduan terkait masalah pertanahan khususnya di DIY dari waktu ke waktu yang dinilai makin tidak memiliki kejelasan terkait aturan main yang diberlakukan, memakai penipuan ala mafia dengan aturan yang bisa membuat warga kehilangan tanahnya tanpa tau kejelasan aturannya.

Siput meyakini Gubernur tidak akan berbuat seperti itu, hanya pegawai di bawah yang memberlakukan warga yang mengurus perpanjangan HGB dengan ala mafia. “Kasian Presiden Jokowi bila harus turun tangan untuk masalah kasus pertanahan yang semestinya bisa diselesaikan menurut UUK DIY yang bila dijalankan pasti tidak seperti saat ini kejadiannya”, ungkapnya.

Ketua Gerakan Anak Negeri Antidiskriminasi (Granad) Willie Sebastian yang hadir pula meminta pihak wakil rakyat dan dinas bisa menjaga Marwah ngarso dalem dan bukan malah merusak nama baik beliau dalam melaksanakan ketentuan perpanjangan HGB di atas tanah negara sesuai ketentuan UUPA dan UUK DIY.

Antonius Fokki Ardiyanto, SIP selaku Komisi A DPRD kota Yogya telah disumpah sejak awal menjabat dan tunduk pada hukum yang berlaku atas kesulitan warga yang ingin memperpanjang HGB di atas tanah negara, persoalan tanah yang ada di DIY sudah diatur oleh UUPA dan UUK DIY, termasuk yang terkait pertanahan keprabon dan non keprabon.

Fokki menegaskan kesetaraan hukum atas tanah HGB di atas tanah negara tidak termasuk kategori tanah non keprabon, Fokki siap mengawal warga yang alami kesulitan saat perpanjangan HGB nya di atas tanah negara. Dan memberikan opsi peserta audien untuk bisa membantu melalui lembaga DPRD Kota meminta audiensi dengan kepala Kantor Wilayah BPN DIY terkait kasus kasus yang ada.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Saana) Sarmin menyampaikan pemain utama dalam perpanjangan HGB di atas tanah negara ada di posisi BPN dan Kraton Yogya, sedangkan dispentaru diposisi ketiga yang tentunya kurang pas untuk menjelaskan secara langsung.

Adanya peraturan menteri agraria terkait tanah di DIY juga sedang disiapkan teknis nya untuk menuju menjadi Pergub untuk menjawab problem yang ada saat ini.

Dispentaru Fokki menyampaikan bahwa yang disampaikan dispentaru tidak ada hubungan dengan masalah yang ada di ruangan yang dipermasalahkan karena tanah HGB yang ada di atas tanah negara dipastikan bisa diperpanjang. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah beraudiensi ke Kanwil BPN DIY.

Koordinator Wilayah Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ( WRC PAN-RI DIY ) K. Herman Setiawan secara terpisah menyampaikan masukkan terkait ketugasan Dewan yang melekat sebagai pengawas lapangan untuk bisa memastikan layanan yang ada di BPN Kota terbebas dari oknum yang berupaya membelokkan ketentuan perpanjangan HGB di atas tanah negara. Seperti contoh kasus yang disampaikan ketua Forpeta a.n. Tuti Handayani HGB no. 00261 yang atas info diperdaya oknum bisa kehilangan HGB seluas 104 m2. (Rls)

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    HUT 21 Partai Demokrat dimeriahkan Tanding Volley Antar Warga Umbulharjo

    Pelantikan Pengurus DPD APMIKIMMDO DIY Periode 2022-2027