Masuki Era Kedaulatan Digital, Pemerintah Mulai Terapkan Analog Switch Off

Jakarta | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase ketiga, yakni kedaulatan digital dalam penyiaran nasional.

Fase pertama adalah dekoloniasai kedaulatan politik, yakni pergerakan perjuangan yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia dan fase kedua adalah kedaulatan maritim yang menghasilkan penetapan laut disekitar tanah air sebagai wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia oleh Perserkatan Bangsa-bangsa.

“Saat ini kita memasuki fase era kedaulatan yang ketiga, kedaulatan digital. Digitalisasi itu ekstrateritorial,” ujar Menkominfo dalam acara peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-89 di Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dilear secara luring dan daring pada Jumat (1/4/2022).

Menurut Menkominfo Johnny, salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital Indonesia adalah migrasi lembaga penyiaran analog menjadi lembaga penyiaran digital.

Dalam hal ini pemerintah, melalui Kementerian Kominfo sedang menerapkan migrasi tersebut dalam program analog switch off (ASO) menuju siaran televisi digital.

Salah satu faktor penting dalam ASO, lanjutnya, adalah tersedianya infrastruktur digital praktis yaitu tersedianya multiplexing yang memadai infrastruktur digital penyelenggara multipleks.

“Saya tentu berharap demi suksesnya ASO Indonesia dengan memastikan infrastruktur multiplexing tersedia dengan baik,” imbuhnya.

Faktor kedua adalah memastikan tersedianya perangkat penerima siaran digital yang memadai berupa set top box (STB), yakni perangkat dekoader bagi televisi-televisi yang belum memenuhi persyaratan DVB T2 atau TV digital.

Sesuai amanat Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP), katanya, lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing diberi tugas untuk memastikan tersedianya set top box bagi keluarga miskin pemilik televisi non digital di Indonesia.

“Saya perlu ditegaskan ini komitmen inilah yang akan menentukan sukses dan tidak suksesnya analog switch off broadcasting Indonesia,” tegasnya.

Oleh karenanya Menkominfo terus mendorong agar lembaga penyiaran Indonesia yang telah mendapat kewenangan tata kelola multiplexing atau penyelenggara multiplex, baik itu Lembaga Penyiaran Pemerinta (LPP) TVRI maupun tujuh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) segera menyiapkan STB untuk masyarakat miskin yang belum memiliki TV digital.

sumber infopublik